04:30:00, 02 Nov 2017 | 7 Tahun Lalu, 179 View
Pelayanan Three in One bagi kelahiran bayi sudah mulai dilaksanakan di desa. Namun, dilapangan pelkayanan tersebut masih terbentur dengan tradisi masyarakat yang tidak memberikan nama kepada bayi sebelum tali pusarnya mengering (atau setelah acara pupak puser). Sehingga membuat anak yang lahir hanya mendapat kartu identitas anak (KIA) saja. Tanpa adanya kartu keluarga (KK) dan mendapatkan akta kelahiran. Triyani, koordinator bidan Puskesmas Pucakwangi II mengatakan, kebiasaan tersebut juga...
04:30:24, 14 Okt 2017 | 7 Tahun Lalu, 286 View
Penutupan lokalisasi ternyata tidak hanya dilakukan di Surabaya. Di sana, Walikota Surabaya dengan tegas menutup salah satu lokalisasi terbesar yakni Gang Doli. Keberanian yang sama juga ditunjukan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pati dengan menutup Lokalisasi Mawar Indah di Desa Batursari, Kecamatan Batangan. Selanjutnya, pascapenutupan lokalisasi itu, aparat gabungan Polsek Batangan, Koramil dan Satpol PP membuat Pos pengamanan terpadu di pintu masuk menuju komplek lokalisasi tersebut. Kapolres...
04:30:24, 14 Okt 2017 | 7 Tahun Lalu, 256 View
Wacana kebijakan Menteri Agama tentang program sertifikasi penceramah khotbah Jumat mendapat tanggapan positif dari Kepala KUA Kecamatan Jaken. Menurutnya, program tersebut sesuai aspirasi masyarakat yang merasa resah dengan adanya isi khotbah di beberapa tempat yang berisi ujaran kebencian bermuatan SARA. Ali Mahmudi, kepala KUA Kecamatan Jaken mengatakan, meski di Kecamatan Jaken belum ditemui kasus berupa ujaran kebencian saat khotbah Jumat, namun dirinya menyambut positif wacana Menteri...
04:30:00, 01 Nov 2017 | 7 Tahun Lalu, 279 View
Semakin meningkatnya mobilitas warga, baik di bidang pertanian maupun transportasi membuat Pemdes kebingungan melakukan peningkatan kelas jalan. Hal tersebut sangat terasa saat jalan yang membutuhkan peningkatan merupakan jalan poros desa. Karena kewenangan perbaikan jalan ada pada pemerintah kabupaten (Pemkab). Kepala Desa Sumberagung Sukawi mengatakan, peningkatan jalan dibutuhkan karena banyak yang menggunakan kendaraan bertonase sedang untuk mengangkut hasil panen. Seperti halnya untuk...
04:30:00, 31 Okt 2017 | 7 Tahun Lalu, 234 View
Dana bantuan dari pemerintah provinsi (Banprov) sebesar Rp 30 juta untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat digunakan pemerintah Desa Karangrowo untuk menambah modal di Badan Usaha Milik Desa (bumdes). Keputusan tersebut diambil Pemdes Karangrowo untuk memacu pembangunan infrastruktur di desa tersebut. Abdul Suyono, kepala Desa Karangrowo mengatakan, adanya Banprov dirasa percuma jika untuk pembuatan embung, Pamsimas, atau pemugaran rumah tidak layak huni. Hal tersebut karena desa telah...